Hak - Hak Masyarakat Pencari Keadilan - Pengadilan Agama Medan

..:Selamat Datang di situs resmi Pengadilan Agama Kelas IA Medan:....: Telah Hadir di Pengadilan Agama Medan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) bagi masyarakat yang tidak mampu :....: Diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa Ongkos Pemanggilan/Pemberitahuan (Radius) mengalami kenaikan menjadi Rp.90.000 untuk seluruh Radius Pemanggilan:....:Untuk meningkatkan Pelayanan Pengadilan Agama Medan telah menyedian Form Permohonan Bantuan Panggilan (TABAYUN) bagi Peradilan Agama:..

Badilag PTA Medan Kepaniteraan MARI BADILUM BALITBANGDIKLATKUMDIL BADILMILTUN BAWAS MA-RI

Badilag Pakai Sistem "Paperless" untuk Berkas Kenaikan Pangkat Reguler | (2/5)

There are no translations available.Badilag Pakai Sistem "Paperless" untuk Berkas Kenaikan Pangkat Reguler Jakarta|badilag.net (1/5/2012) Ditjen Badilag tiada henti membuat terobosan baru. Kali ini, kebijakan penerbitan SK kenaikan pangkat reguler tenaga teknis peradilan agama tanpa usulan berkas dari pengadilan tingkat banding alias Paperless. Dengan sistem ini, waktu yang bibutuhkan untuk menerbitkan SK kenaikan pangkat akan lebih cepat. Ditemui redaktur badilag.net di ruang k...Readmore

More: Badilag

Hakim PA Medan

Informasi Perkara

Standard Prosedur

Informasi Keuangan

Mediasi

Informasi Peradilan

Informasi Umum

Menu Login

Waktu Pelayanan

HARI SENIN S/D KAMIS :

08. 00 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.00 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT/MAKAN

13.00 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

HARI JUM'AT :

07. 30 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.30 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT

13.30 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

Situs PA Se SUMUT

Kunjungan

	Hari Ini	311
	Kemarin	1505
	Minggu Ini	8526
	Minggu Lalu	9439
	Bulan Ini	27382
	Bulan Lalu	67700
	Keseluruhan Pengunjung	362654

We have: 2 guests, 2 bots online
No IP Kamu: 38.107.179.224
,
Hari Ini: 19 May 2012

Visitors Counter

Home

Pengaduan

Hak-Hak Pencari Keadilan

Hak - Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Terbaru

Populer

Hak - Hak Masyarakat Pencari Keadilan

Friday, 01 July 2011 16:38 |

Written by Siswoyo |

There are no translations available.

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

	1.	Berhak memperoleh Bantuan Hukum
	2.	Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
	3.	Berhak segera diadili oleh Pengadilan
	4.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
	5.	Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
	6.	Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
	7.	Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
	8.	Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
	9.	Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
	10.	Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
	11.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
	12.	Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
	13.	Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
	14.	Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
	15.	Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
	16.	Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
	17.	Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
	18.	Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
	19.	Berhak segera menerima atau menolak putusan.
	20.	Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
	21.	Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
	22.	Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
	23.	Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.