Posbakum, Oh... Posbakum (1/5)
Mahkamah Agung Luncurkan SIMARI-Terintegrasi
Sekretaris MA : "MA Siap Menciptakan Good Government!"
Kepaniteraan MA Launching Layanan Informasi "One Day Publish"
Layanan Informasi Perkara MA, Diikutsertakan dalam Kompetisi Layanan Publik
Panitera MA Sosialisasikan RB di Manado
Kegiatan Pelantikan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
Penelitian Hukum Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata di Bandung, 11 April – 13 April 2012
Perpustakaan Membantu Peserta Diklat memperoleh Pengetahuan
Penelitian Hukum Eksekutabilitas Putusan Peradilan Perdata di Makassar, 3 - 5 April 2012
Pertemuan dengan 4 Ketua PT TUN
"MA Siap Menciptakan Good Goverment!"
HARI SENIN S/D KAMIS :
08. 00 wib s/d 12.00 wib :
PELAYANAN
12.00 wib s/d 13.00 wib :
ISTIRAHAT / SHOLAT/MAKAN
13.00 WIB s/d 16.30 wib :
PELAYANAN
HARI JUM'AT :
07. 30 wib s/d 12.00 wib :
PELAYANAN
12.00 wib s/d 13.30 wib :
ISTIRAHAT / SHOLAT
13.30 WIB s/d 16.30 wib :
PELAYANAN
- Pengadilan Agama Lubuk Pakam
- Pengadilan Agama Binjai
- Pengadilan Agama Stabat
- Pengadilan Agama Sidikalang
- Pengadilan Agama Kabanjahe
- Pengadilan Agama Tebing Tinggi
- Pengadilan Agama Simalungun
- Pengadilan Agama Pematang Siantar
- Pengadilan Agama Kisaran
- Pengadilan Agama Tanjung Balai
- Pengadilan Agama Rantau Prapat
- Pengadilan Agama Balige
- Pengadilan Agama Tarutung
- Pengadilan Agama Sibolga
- Pengadilan Agama Pandan
- Pengadilan Agama Padang Sidempuan
- Pengadilan Agama Panyabungan
- Pengadilan Agama Gunung Sitoli
 | Hari Ini | 311 |
 | Kemarin | 1505 |
 | Minggu Ini | 8526 |
 | Minggu Lalu | 9439 |
 | Bulan Ini | 27382 |
 | Bulan Lalu | 67700 |
 | Keseluruhan Pengunjung | 362654 |
No IP Kamu: 38.107.179.220
,
Hari Ini: 19 May 2012
Pengaduan Hak-Hak Pencari Keadilan Hak Penasehat Hukum
Hak Penasehat Hukum
Wednesday, 29 June 2011 21:05 | 
Written by Siswoyo | 
| 
| 
Hak Penasehat Hukum
Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 70
|
1. |
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. |
|
2. |
Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. |
|
3. |
Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). |
|
4. |
Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. |
Pasal 71
|
1. |
Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
|
|
2. |
Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.
|
Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.
Last Updated (Wednesday, 29 June 2011 22:39)
