TINDAK LANJUT PENGADUAN

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/investigasi yang telah dilakukan yang disertai dengan rekomendasi dari tim pemeriksa, maka Pimpinan Mahkamah Agung dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terhadap sumber pengaduan :
   1. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka hal tersebut haruslah diinformasikan kepada sumber pengaduan.
   2. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan terbukti kebenarannya, maka kepada sumber pengaduan haruslah disampaikan surat pernyataan terima kasih.
   3. Terhadap pihak yang diadukan :
      1. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pihak yang diadukan segera dipulihkan nama baiknya.
      2. Apabila hasil pemeriksaan mengandung kebenaran, maka harus diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang antara lain adalah :
         1. Apabila terbukti adanya pelanggaran disiplin, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan-ketentuan :
            1. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
            2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
            3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Apabila menimbulkan kerugian keuangan dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gati rugi, atau tindakan gugatan perdata.
3. Apabila Terdapat Indikasi tindak pidana, yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Dalam batas-batas tertentu, dapat dilakukan tindakan menonaktifkan, atau memutasikan, dan atau memberikan demosi terhadap yang bersangkutan.
5. Apabila pengaduan tersebut menyangkut mengenai kelemahan manajemen, maka dilakukan tindakan penyempurnaan.