Get Adobe Flash player

..:Terhitung Mulai Tanggal 05 Februari 2013 Ongkos Pemanggilan/Pemberitahuan (Radius) menjadi Rp.100.000 untuk seluruh wilayah yurisdiksi PA Medan:....:Untuk lebih tertibnya administrasi mohon untuk Tabayun (Mohon Bantuan Panggilan) menggunakan portal tabayun di alamat : tabayun.badilag.net..:

Badilag Kepaniteraan MARI BADILUM BALITBANGDIKLATKUMDIL BADILMILTUN BAWAS MA-RI
SIADPTA Plus Versi Terbaru Sudah Bisa Dinikmati (20/11)
SIADPTA Plus Versi Terbaru Sudah Bisa Dinikmati Bandung | Badilag.net Setelah diluncurkan (launching) secara resmi pada akhir Bulan Oktober 2013 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, SIADPTA Plus akhirnya bisa diimplementasikan oleh PTA/MSA. Yang beruntung mencicipi SIADPTA Plus versi terbaru pada tahap awal ini adalah para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama Angkatan V. Peserta yang berasal dari 18 PTA se-Indonesia ini dibekali materi ...Readmore

Hakim PA Medan

Menu Login

Waktu Pelayanan

HARI SENIN S/D KAMIS :

08. 00 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.00 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT/MAKAN

13.00 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

 

HARI JUM'AT :

07. 30 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.30 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT

13.30 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

 

PENGUMUMAN

Terbaru

Populer

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :

1.

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

 

 

 

 

2.

Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti bar, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan sisahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 tahun 2004).

 

 

 

 

3.

Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 45 tahun 2004, Pasal 89 dan 90 Undang Undang No.7 tahun 1984).

 

 

 

 

4.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

 

 

 

 

5.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.

 

 

 

 

6.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

 

 

 

 

7.

Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan PK kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.

 

 

 

 

8.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

 

 

 

 

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

 

a.

Untuk perkara cerai talak :

 

 

1)

Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

 

 

2)

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

 

b.

Untuk perkara cerai gugat :

 

 

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

 

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1.

Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register

 

 

2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.

 

 

3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.

 

 

4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada Panitera Pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.

 

 

5.

Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

 

 

6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

 

 

7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohoanan PK.

 

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish

Pejabat PA Medan

Waktu Sekarang

Jadwal Shalat

Poling

Menurut Pendapat Anda Bagaimana layanan yang Anda Terima secara Keseluruhan
 

Link Utama

Link Sahabat

Cek Tagihan Anda

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini8
mod_vvisit_counterKemarin0
mod_vvisit_counterMinggu Ini8
mod_vvisit_counterMinggu Lalu0
mod_vvisit_counterBulan Ini8
mod_vvisit_counterBulan Lalu0
mod_vvisit_counterTotal464748

We have: 8 guests online
IP Kamu: 54.227.141.101
 , 
Today: Aug 28, 2014