Get Adobe Flash player

..:Terhitung Mulai Tanggal 05 Februari 2013 Ongkos Pemanggilan/Pemberitahuan (Radius) menjadi Rp.100.000 untuk seluruh wilayah yurisdiksi PA Medan:....:Untuk lebih tertibnya administrasi mohon untuk Tabayun (Mohon Bantuan Panggilan) menggunakan portal tabayun di alamat : tabayun.badilag.net..:

Badilag Kepaniteraan MARI BADILUM BALITBANGDIKLATKUMDIL BADILMILTUN BAWAS MA-RI
SIADPTA Plus Versi Terbaru Sudah Bisa Dinikmati (20/11)
SIADPTA Plus Versi Terbaru Sudah Bisa Dinikmati Bandung | Badilag.net Setelah diluncurkan (launching) secara resmi pada akhir Bulan Oktober 2013 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, SIADPTA Plus akhirnya bisa diimplementasikan oleh PTA/MSA. Yang beruntung mencicipi SIADPTA Plus versi terbaru pada tahap awal ini adalah para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama Angkatan V. Peserta yang berasal dari 18 PTA se-Indonesia ini dibekali materi ...Readmore

Hakim PA Medan

Menu Login



Waktu Pelayanan

HARI SENIN S/D KAMIS :

08. 00 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.00 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT/MAKAN

13.00 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

 

HARI JUM'AT :

07. 30 wib s/d 12.00 wib :

PELAYANAN

12.00 wib s/d 13.30 wib :

ISTIRAHAT / SHOLAT

13.30 WIB s/d 16.30 wib :

PELAYANAN

 

PENGUMUMAN

Terbaru

Populer

PELAKSANAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PADA GUGATAN PERADILAN AGAMA

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

  1. Latar Belakang

Peradilan merupakan tumpuan dan harapan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan suatu keadilan dan  kepastian hukum yang memuaskan dalam suatu perkara. Dari pengadilan ini diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah, karena itu jalan yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandalkan sebagai katup penekan (pressure value) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum, juga peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “the last resort” yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan.[1]

Secara teori, hukum selain bersifat mengatur, maka ia juga bersanksi dan sanksi tersebut bersifat memaksa. Demikian pula peradilan, sebagai lembaga penegak hukum tersebut, maka mutlak harus dilengkapi dengan suatu instrument pemaksa/ lembaga paksa. Tiga Peradilan yang telah ada lebih dahulu di Indonesia memang telah dilengkapi lembaga paksa tadi.

Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag). Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 3 Tahun 2004 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (beslag

Dwangsom adalah suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang di dalam hal si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya ia memenuhi hukuman pokok. Seperti yang sering kita alami dalam praktek, ternyata bahwa lembaga dwangsom masih tetap hidup didalam praktek peradilan kita, walaupun tidak ada lagi aturan formal yang dipakai sebagai pegangan.

Pemberlakuan uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakam hukuman. Namun, dalam penerapannya pemberlakuan uang paksa (dwangsom) masih menimbulkan permasalahan antara lain jenis putusan apa yang dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), siapa yang akan dibebankan uang paksa (dwangsom), dan sejak kapan uang paksa (dwangsom) diberlakukan.

Hadirnya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pembayaran uang paksa (dwangsom) dan sanksi administrative sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan oleh karena diproyeksikan materi muatan yang diatur dalam peraturan pelaksanaan kedua lembaga paksa tersebut akan menyangkut dan melibatkan instansi/lembaga lain diluar jajaran Mahkamah Agung RI maka akan tepat apabila bentuk produk hukum dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Jadi bukan PERMA atau SEMA.

 

A. Perumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam tulisan  ini adalah sebagai berikut:

1.         Bagaimana kedudukan dwangsom dalam gugatan di lingkungan Peradilan Agama?

2.         Bagaimana mekanisme pembayaran uang paksa (dwangsom) pada peradilan agama ?

3.         Hal-hal apa saja yang menjadi kendala penerapan dwangsom pada putusan peradilan agama?

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dwangsom Dalam Gugatan Di Lingkungan Peradilan Agama

Bagi siapa saja yang berminat mengetahui pengadilan agama, sebaiknya – kalau tidak seharusnya – terlebih dahulu memahami antara lain latar belakang filosofis, sosiologis, dan sejarahnya; satu dan lain hal agar paradigma alur pikir di dalam memahaminya tidak mengalami distorsi dan pencitraan yang keliru. Pengadilan agama adalah bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tunduk di bawah konstitusi negara, oleh karena itu pengadilan agama merupakan pengadilan negara dan bukan pengadilan Islam yang eksklusif, meskipun juga tidak dapat diingkari bahwa sumber hukum terapan bagi pengadilan agama adalah hukum Islam, antara lain Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.  Oleh karena itu – salah satu contohnya – seorang advokat yang beragama non Islam mempunyai hak untuk beracara di pengadilan agama sepanjang mempunyai basis pengetahuan yang memadai tentang hukum Islam.

Dari segi sosiologis, penerapan hukum Islam di Indonesia ada yang bersifat normatif sosiologis dan ada pula yang diterapkan secara formal yuridis. Penerapan secara normatif sosiologis adalah bagian dari hukum Islam yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran umat Islam itu sendiri, dengan hanya memiliki sanksi (moral) kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat atau lemahnya sanksi masyarakat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat, di antara contohnya ialah pelaksanaan salat, puasa, pembayaran zakat dan penunaian ibadah haji.

Adapun hukum Islam yang penerapannya secara formal yuridis adalah bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan dan paling tidak apabila dilanggar maka pelanggarnya dapat diajukan ke pengadilan. Hukum Islam dalam bentuk ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengatur perkawinan, perceraian, kewarisan dan terakhir ialah ekonomi syariah.[2]

Dasar pemberlakuan/ penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv.

Pasal 606 a. Rv : “sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Pasal 606 b Rv : “ bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum “ Berikut pengertian/ batasan uang paksa dwangsom menurut para ahli hukum;

Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (dwangsom/ astreinte) sebagai : “sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktusi terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.

Marcel Some, memberi batasan tentang uang paksa, merupakan : “suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukumantambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok”

Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah : “ suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terhukum berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok”[3]

Dari pengertian dan juga dari bunyi pasal 606 a dan b Rv. tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat :

  1. Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi suatu dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.
  2. pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Setidaknya ada dua lembaga paksa yang telah dikenal dalam sistem hukum civil law, yakni sandera (gijzeling) dan uang paksa (dwangsom).

Berdasarkan asas konkordansi, dalam praktek peradilan perdata diIndonesia kedua lembaga paksa tersebut juga dikenal. Tetapi nampaknya dwangsom lebih “beruntung”, karena dalam praktek pemberlakuannya oleh Hakim perdata di Indonesia hampir tidak ada masalah, akan tetapi dengan saudaranya si gijzeling dengan alasan melanggar hak azasi manusia (alasan kemanusian), oleh Mahkamah Agung mulai tahun 1964 lembaga tersebut dibekukan, artinya tidak diberlakukan dalam pratek melalui SEMA No. 2/ 1964, tertanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA No. 04/ 1975 tertanggal 1 Desember 1975 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila Peri kemanusian dari Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia.

Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

Jadi, dwangsom ia bukan termasuk hukum pokok, karena meskipun telah ditetapkan sejumlah uang paksa dalam amar putusan, maka pihak yang kalah tadi tidak perlu membayarnya/ dibebani pembayaran uang paksa tersebut apabila ia telah dengan sadar/ rela mematuhi isi amar putusan. Kewajiban dwangsom harus dipenuhi/ dibayar manakala pihak yang kalah tadi tidak mematuhi isi putusan (yang bersifat condemnatoir). Inilah perbedaan utama Ganti Rugi dandwangsom.[4]

Dwangsom sifatnya adalah assesoir, artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan bisa sekaligus sebagai pemaksa agar putusan hakim dipatuhi/ dilaksanakan. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Sebagai perbandingan, pelaksanaan dwangsom di beberapa Megara adalah sebagai berikut:

Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain :

a. Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan, yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di persidangan temyata dalil-dalil dari posita gugatan Penggugat telah terbukti secara formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat;

b. Putusan bersifat  condemnatoir, yaitu putusan yang sifatnya  memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan  tertentu kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seperti :

Ø  Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.

Ø  Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.

Ø  Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Ø  Kewajiban membayar ganti rugi.

Ø  Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian

c. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  (inkracht Van Gewijsde),  yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterapkan upaya hukum lagi terhadap putusan tersebut.

B. Mekanisme Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) Pada Peradilan Agama

Tata cara pembayaran uang paksa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1.        Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas ) hari.

2.         Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dikirimkan, ternyata tergugat tidak melaksanakan putusan, maka peggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan.

3.        Ketua pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan penggugat.

4.        Dalam hal tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan untuk memberlakukan hukuman pembayaran uang paksa yang berisi perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat.

5.        Penetapan Ketua Pengadilan beserta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh jurusita dikirim kepada tergugat, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat, atasan tergugat dan Bendahara Rutin instansi tergugat bekerja.

6.        Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang perintah pemotongan tunjangan jabatan tergugat, Kepala KPKN melakukan pemotongan tunjangan jabatan tergugat sebagai pembayaran uang paksa dan selanjutnya menyerahkan pembayaran uang paksa tersebut kepada Penggugat.

C. Kendala Pelaksanaan Dwangsom

Dalam tataran implementasi ternyata kedua lembaga tersebut banyak permasalahannya yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut:

  1. belum adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa maupun sanksi administratif;
  2. terhadap siapa uang paksa tersebut dibebankan, apakah pada keuangan pribadi pejabat yang enggan melaksanakan putusan atau pada keuangan instansi pejabat tata usaha negara;
  3. Sanksi administratif apa yang dapat dijatuhkan kepada tergugat yang enggan melaksanakan  putusan.[5]

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.     Perkara cerai gugat sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, membuka ruang untuk menerapkan dwangsom dalam gugatan sebagai strategi menekan Tergugat agar menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak Penggugat. Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada tergugat dan diberlakukan apabila tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan.

2.     Dwangsom diartikan sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Dwangsom dalam tatanan hukum nasional diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv, dan dalam HIR dan RBg dwangsom tidak diatur secara rinci. Putusan hakim yang sia-sia (illusoir) sebenarnya bukan permasalah baru di lingkungan Pengadilan. Putusan hakim seperti ini ibarat air garam di dalam gelas, sulit untuk dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaanya

3.     Dwangsom tidak diambil dalam semua keadaan. Hanya putusan yang berisi penghukuman / kewajiban melakukan tindakan tertentu kepada pihak yang kalah (Putusancondemnatoir), yang dapat dikenai/ diterapkan dwangsom. Jadi untuk putusan yang sifatnya declatoir (yang bersifat menerangkan) dan constitutief (putusan yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum yang baru, tidak dapat dikenai/ diterapkan dwangsom

 

DAFTAR  PUSTAKA

A.BUKU

Amrullah, A. 2007. Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan. Malang

Perwira, I. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, 2009.

Rahardjo, S. 2009. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan I.

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, (Binacipta: Bandung, 1995)  .

Taufiq Nugroho, “Politik Hukum”, http://taufiqnugroho .blogspot.com/2009/02/politik-hukum.html,  diakses tanggal 13 Desember 2010.

Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997),

 

KARYA ILMIAH

Bismar Nasution, Hukum Perusahaan, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, (Medan: USU Press).

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kajian Analisa dan Evaluasi Perlindungan HAM Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, artikel Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, E Portal, Kamis, 04 Februari 2010.

Erman Suparno, “Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, makalah, http://www.setneg.go.id, diakses tanggal 15 Desember 2010.

Hendri Teja, “Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ” makalah Wasekjen PB. Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), 13 Januari 2010.

Lestari, Statemen ATKI tentang Revisi UU No. 39 tahun 2004, publikasi Front Perjuangan Rakyat,

Lilik Mulyadi.  Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek, Djambatan,. Jakarta, 2001, Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

Muhaimin, “Perlindungan Buruh Migran harus Dijamin, ” http://bataviase .co.id/content/perlindungan-buruh-migran-harus-dijamin. diakses tanggal 13 Desember 2010.

Muhammad Arief Musi. “Pengadilan Agama sebagai  Salah Satu Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.” [1] Disampaikan Ketua Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 April 2009.

 

 

 


[1] Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 237

[2] Muhammad Arief Musi. “Pengadilan Agama sebagai  Salah Satu Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman.” [2] Disampaikan Ketua Pengadilan Agama Medan pada tanggal 18 April 2009.

[3]Lilik Mulyadi.  Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek, Djambatan,. Jakarta, 2001, hal. 7

[4] Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, halaman 35.

[5] Ibid

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish

Pejabat PA Medan

Waktu Sekarang

Jadwal Shalat

Poling

Menurut Pendapat Anda Bagaimana layanan yang Anda Terima secara Keseluruhan
 

Link Utama

Link Sahabat

Cek Tagihan Anda

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini5
mod_vvisit_counterKemarin0
mod_vvisit_counterMinggu Ini5
mod_vvisit_counterMinggu Lalu0
mod_vvisit_counterBulan Ini5
mod_vvisit_counterBulan Lalu0
mod_vvisit_counterTotal464745

We have: 5 guests online
IP Kamu: 66.249.74.121
Googlebot mobile, 
Today: Sep 02, 2014